BAGANSIAPIAPI, Seribukubah.com– DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau meminta kepada pemerintah setempat menertibkan adanya tenaga honorer siluman di lingkungan Pemkab Rohil. Hal ini sebagai langkah untuk mengirit pengeluaran daerah dalam membayar gaji honor.
“Kita masih mendengar adanya temuan di lapangan bahwa masih ada tenaga honor siluman yang orangnya tidak ada tapi gajinya tetap jalan. Nah ini kan tidak sesuai lagi dengan visi dan misi pemerintah dalam melakukan rasionalisasi anggaran,” kata Anggota Komisi A DPRD Rohil, Imam Suroso di Bagansiapiapi, Sabtu (3/12).
Ia mencontohkan, tenaga honor yang sudah pindah dari Rohil tapi mengundurkan diri tidak melalui prosedur yang telah ditentukan.
Secara otomatis, lanjut dia gaji orang tersebut tetap dikeluarkan oleh daerah sehingga hal ini menjadi bumerang bagi daerah sendiri.
“Kalau seandainya ada tenaga honorer siluman 500 orang se-Rohil dan idak dikeluarkan lagi honornya, tentu tidak sedikit kas daerah yang bisa diselamatkan tanpa mengganggu tenaga honor yang aktif,” tegasnya sebagaimana dilansir riaupotenza.com.
Pada pertemuan dengan pihak BKD beberapa waktu lalu, tambah Imam, Komisi A menekankan kepada BKD untuk bisa menyelesaikan hal ini. Pihak BKD juga harus selektif nantinya dalam memberhentikan atau menerima tenaga honor tersebut.
“Yang namanya digaji oleh daerah itu tentu kita harus loyal terhadap pekerjaan, tidak memandang itu seperti apa. Tapi yang jelas tetap berikan yang terbaik bagi Rohil. Dan jika yang bersangkutan tidak ada loyalitas lagi lebih baik dilepas, termask tenaga honor yang tidak ada wujud asli orangnya juga harus diberi tindakan oleh BKD,” tegasnya lagi.
Politisi Partai Demokrat Roil ini juga menyayangkan jika ada oknum yang sengaja memelihara nama honorer yang sudah tidak aktif lagi untuk kepentingan pribadinya.
“Karena Pemkab Rohil saat ini sedang gencarnya mencari solusi menekan pengeluaran yang tidak pasti dan mencari pemasukan untuk kas daerah,” demikian Imam Suroso. (rpc/ppg)
