BAGANSIAPIAPI, Tintanews.com – Belanja aparatur termasuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Pemkab Rohil ternyata mencapai Rp1 Triliun lebih. Untuk itulah Pemkab Rohil melakukan berbagai pengurangan untuk mengurangi belanja aparatur tersebut. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir Drs H.Surya Arfan M.Si, saat menyampaikan sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kamis (19/1) siang.
“Struktur APBD kita tak berimbang, untuk belanja aparatur saja dengan gajinya sekitar Rp900 milyar ditambah dengan gaji tenaga honorer setahunnya mencapai Rp189 milyar,” kata Sekda.
Untuk APBD Rohil tahun 2017 hanya sekitar Rp1,7 triliun lebih sedangkan hutang yang sudah menumpuk 2016 sekitar Rp426 milyar. “Dana Silpa kita hanya Rp84 milyar, tunggakan atau hutang kita ke Satker totalnya Rp94 milyar,” papar Sekda.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengurangan tunjangan bagi pegawai dan gaji bagi honorer. Diketahui saat ini untuk gaji honorer Rohil tamatan SMA tahun lalu Rp850 ribu sedangkan tamatan Strata 1 Rp950 ribu. Sedangkan untuk tunjangan pegawai bervariasi tergantung golongan. Tunjangan ASN dipotong setiap bulannya sebesar 30 persen.
Jika gaji honorer dkurangi maka setiap bulan nantinya tamatan SMA hanya menerima Rp650.000 sedangkan tamatan S1 hanya Rp750.000. “Untuk gaji honorer dan tunjangan kinerja tahun 2016 kita juga masih berhutang pada bulan November dan Desember,” ungkap Sekda.
Pengurangan juga dilakukan untuk anggaran hotel Pejabat, contohnya jika selama ini Eselon II untuk kamar harga satu malam mencapai Rp1,5 juta maka tahun ini hanya Rp900 ribu. “Kita sudah fikir juga yang untung malah pemilik hotel, jadi dengan dikurangi ini kita sudah berhemat Rp600 ribu,” katanya.
Sekda menegaskan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Namun kondisi keuangan yang tak stabil ini hampir terjadi diseluruh Kabupaten dan Kota se Indonesia. “Jadi ini sifatnya sementara dan jika sudah stabil akan kembali normal seperti biasa,” ucapnya.
Upaya yang dilakukan dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sedang gencarnya dilakukan Pemkab Rohil adalah untuk meningkatkan serapan dari Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta penerimaan dari sektor lainnya, seperti wisata dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah. “Kita yakin jika tercapai maka keuangan kita akan terbantu, namun diminta kepada seluruh Satker tarkait untuk bekerja keras,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi berkala, bahkan Kepala Dinas dan Badan diminta kerja nyata dalam 3 bulan kedepan. “Kita beri waktu 3 bulan kepada pejabat baru, jika tidak mungkin akan kembali dilakukan mutasi,” katanya.
Sama halnya dengan pegawai dan honorer yang tak disiplin absensi tiap bulan akan dilakukan evaluasi secara berkala. “Jumlah honorer sekitar 13 ribu, bagi yang tak pernah masuk akan kita rumahkan. Untuk pegawai yang tak disiplin akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Dgt)
