Plt bupati Rohil tegaskan Perusahaan tidak mau kerahkan Ekskavator untuk tangani karhutla lebih baik hengkang dari Rohil

BAGANSIAPIAPI, TINTANEWS.com– Rapat koordinasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan kabupaten Rokan Hilir 2018 digelar di lantai IV kantor BKAD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (06/03/2018) kemaren. Tampak hadir plt bupati Rohil Jamiludin, Kapolres AKBP Sigit Adiwuryanto, Dandim 0231 Rohil, Setdakab Rohil Surya Arfan, plt kadis BPBD Rohil, sejumlah kapolsek se Rohil, sejumlah babinsa, sejumlah kepala OPD dilingkungan pemdakab Rohil, perwakilan PT RUJ, PT Najatim dan PT Sindora.

 

Acara tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh plt Bupati Rohil Jamiludin didampingi kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto, Dandim 0231 Rohil, kajari Rohil Bima Suprayoga, setdakab Rohil Surya Arfan dan diikuti sejumlah aparatur di lingkungan pemdakab Rohil dan sejumlah TNI/Polri.

 

Plt bupati Rokan Hilir (Rohil) Jamiludin menegaskan mengingat penanggulangan karhutla pada tahun lalu 2017, pada umumnya kendala dalam pemadaman titik api karena peralatan kurang memadai dan tidak ada alat ekskavator (beko,red) untuk membuat embung, kolam, parit untuk sumber air.

 

“Kepada perusahaan yang berdomisili di Rokan Hilir kami minta bantuan alat berat agar di kerahkan jika terjadi karlahut. Pada saat ini kami pemerintah minta bantuan kalau tidak mau juga lagi lebih baik hengkanglah dari Rohil ini,” kata plt bupati Rohil.

 

Pelaksana tugas orang nomor satu di pemerintahan Rokan Hilir ini menyatakan tidak “main-main” terhadap penanganan karhutla tahun 2018 ini. Karena atas petunjuk presiden Joko Widodo belum lama ini, di provinsi Riau telah mengalami penurunan jumlah titik api dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Oleh sebab itu , dikatakannya, presiden ingin prestasi penanganan karhutla tersebut agar dipertahankan pada tahun ini. Untuk itu, Ia tegaskan agar semua pihak turut membantu dalam penanganan karhutla. Khususnya perusahaan besar yang bekerja dan berada di Rokan Hilir.

 

“Kalau tidak mau juga membantu menangani karlahut ini maka lahan terbakar itu akan diambil pemerintah aja,”ujar plt bupati Rohil.

 

Sementara itu, Kejari Rohil Bima Suprayoga menjelaskan bahwa peran polri sangat perlu dalam penanganan kasus karhutla. Namun kerjasama semua pihak juga sangat diperlukan. Karena dengan kerjasama yang baik pelbagai pihak, tidak akan terjadi karhutla di Rohil.

 

“Selama ini penanggulangan karhutla kerja sama kejari dengan polri dalam penanggulangan kasus karhutla sangat baik. Sempat saya baca di media kapolres Rohil mendapat penghargaan,”ujar kejari.

 

Kemudian dalam sesi tanya jawab ada saran agar dana ADD bisa di pergunakan untuk membeli alat mesin pompa sehingga dapat digunakan untuk karlahut dan kebakaran rumah warga. Pembelian alat pompa ini di pertanyakan, apakah boleh dana ADD tersebut di alokasikan untuk pembelian alat mesin pompa.

 

Selanjutnya, para peserta rakor penanggulangan karhutla ini mengusulkan juga penegasan plt bupati Rohil terhadap para penghulu dan ketua RT agar ikut serta dalam penanggulangan karhutla di daerah wilayah kerja mereka.

 

“Diminta agar penghulu dan RT dipanggil jika terjadi karhutla di lapangan. Jangan kita berjibaku pemadaman titik api karhutla di wilayahnya sementara penghulu dan ketua RT hanya diam saja,”tuturnya peserta rakor karhutla berseragam TNI ini.

 

Sementara itu, di wilayahnya, kapolsek kubu menjelaskan menangani kecamatan kubu dan kecamatan kuba sekitar 9 kepenghuluan yang rawan terhadap karhutla, dimana rata rata setiap tahun terjadi kebakaran di daerah tersebut. Penanganan pemadaman titik api berjibaku dengan alat seadanya saja.

 

“Sehingga kami ini seperti keledai, disebabkan oleh alat tidak ada,”ujarnya.

 

Dia menegaskan dalam penanganan karhutla kadangkala disebabkan akses jalan tidak ada ke TKP. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, dia mengusulkan agar dapat meminjamkan ekskavator untuk membuat parit sebagai aliran air. Karena  sudah mencari sumber air tidak  dapat.

“Alat berat untuk membuat blok air dan kanal air sebagai sumber air menangani karhutla,”ujarnya.

Sedangkan dari perwakilan pihak PT RUJ yang mewilayahi kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Tanah Putih tg Melawan menjelaskan di tahun 2017 dalam penanganan penanggulangan karhutla di kedua wilayah tersebut sangat cukup baik, Disebutnya petugas polsek di masing-masing wilayahnya cukup aktif untuk menangani karhutla dengan komunikasi yang baik.

 

Kemudian itu, kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto menjelaskan bahwa pemasangan polise line itu adalah suatu larangan. Jadi jikalau ada yang melanggar polise line dengan menanam di lahan akibat karhutla yang telah di garis polisi maka bisa ditindak pidana. Hal ini, sebut orang nomor satu di kepolisian Rokan Hilir ini di harapkan kepada semua polsek mensosialisasikannya.

 

“Diharapkan kapolsek mensosialisasikan tentang police line ini. Kemudian itu, kalau memang tidak mampu menangani kasus karhutla tersebut jangan di berikan polisa line,”ujar kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto.

 

Selanjutnya dalam rakor penanganan karhutla ini, plt bupati Rohil Drs H.Jamiludin memberikan aplous kepada perusahaan PT RUJ dalam keikutsertaannya menangani karhutla di wilayahnya. Oleh sebab itu, diharapkan kepada perusahaan lain dapat mencontohi PT RUJ dengan melakukan komunikasi yang baik.

 

“Terima kasih kepada PT RUJ sebagai ini contoh perusahaan lain dalam menangani karhutla. Kalaulah ada perusahaan lain seperti PT RUJ ini maka setidaknya dapat terselesaikan masalah karhutla ini,”ujar plt Bupati Rohil.

 

Kemudian itu, Plt bupati Rohil Jamiludin menegaskan, paling utama dalam rakor penanganan karhutla ini tentang alat berat dan alat mesin pompa. Dalam hal ini disarankan di setiap desa di persiapkan minimal satu alat di satu desa yang rawan terjadi karhutla.

 

Dia menyarankan agar di daerah rawan karhutla di alokasikan dana alat penanganan karhutla oleh camat masing masing. Kemudian itu, camat diminta ketegasan kepada penghulu dan ketua RT agar ikut dalam penanganan karhutla.

 

“Alat tersebut yang gampang dibawa kemana mana dan juga membuat kesediaan air dikerahkan ekskavator. Boleh embung, blok, parit itu dibuat tiga fungsi. Kalau Ngak salah boleh dana desa digunakan untuk membeli alat mesin pompa, namun ada persentasenya dan tidak mark up,”pungkasnya.

 

(NdyNdy)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *