BAGANSIAPIAPI,TINTANEWS.com – Tim anggaran pemdakab Rokan Hilir (Rohil) melakukan rapat APBD dalam rangka mengevaluasi hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi dalam masalah APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan APBD yang bersangkutan. Demikian dikatakan setdakab Rohil Drs Surya Arfan,Msi kepada awak media tintanews.com di ruang kerjanya di kantor Bupati Rohil jalan Pesisir Sungai Rokan komplek perkantoran batu enam Bagansiapiapi, Selasa (03/04/2018) kemaren.
“Kendala yang dihadapi bisa kita sesuaikan oleh APBD, baik di dinas pendidikan, dinas pariwisata, mengenai PLN dan hutang-hutang kita juga tahun 2016-2017. Hal ini akan segera kita tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan dana kita bahkan dana ini berdasarkan triwulan satu, dua dan tiga,”jelasnya.
“Pada prinsipnya Insha Allah APBD kita berjalan bagaimana yang diharapkan,”tandasnya kemudian.
Dia menjelaskan, Pemdakab Rohil akan prioritaskan dahulu program besar, hutang-piutang juga secara administrasi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan.
“Pembayaran pada pihak ketiga juga kita segerakan,”tandasnya.
Dikatakannya, Hutang tahun 2016 sekira 50 milyar kemudian 2017 150 milyar. Hal Ini yang membuat kewalahan pemdakab Rohil dan membuatnya repot. Pasalnya, Dana DBH triwulan ke 4 tidak di cairkan sekarang.
“Jadi dana kita tinggal 3 triwulan lagi untuk menalangi itu,”ujar setdakab Rohil.
Oleh sebab itu, kedepan penganggarannya tidak bisa lagi empat semester. Satu tahun akan dikurangi satu semester.
“Kita ini dianggap kelebihan bayar tahun 2013- 2014 sebesar 184 milyar. Kita bingung yang bayar mereka yang menyatakan lebih itu mereka (pusat red). Kita mana tahu? ,”tandasnya Surya Arfan.
Maka itu, lanjutnya mengatakan untuk menyelesaikan itu kemaren ketika ke Jakarta para 13 setda se Riau bersama-sama lapor pak bupati dan pak gubernur.
“Gayung bersambut, maka kami rapat untuk menghadap ke menteri keuangan Jakarta,”kata setdakab Rohil.
“Disana, di Jakarta kita berjumpa dengan dirjen perimbangan dan direktur anggaran. Kita semua kemaren minta bagaimana DBH (dana bagi hasil,red) di transfer tepat pada waktunya. Kemudian apabila ada pemotongan-pemotongan agar segera di beritahukan lebih awal. Jangan nanti terganggu APBD kita. Nah, nanti jika ada kesalahan bayar kita nanti minta dihitung ulang. Jadi sepakat 13 kabupaten/kota se Riau memohon tahun 2013-2017 agar DBH itu dihitung ulang. Jadi sama-sama menghitungnya. Jadi tidak hanya mereka (pusat,red) menghitungnya,”ujarnya.
Karena Riau sudah ada ahlinya di Pekanbaru. Pak Rudi yang bisa menghitung tentang migas.
“Insha Allah dari pertemuan itu pada hari Senin ini (09/04/2018) kita akan ke Batam untuk membuka satu sistem transparansi. Jadi nanti ada perobahan yang mendasar yang selama ini tertutup bocoran-bocoran DBH yang selama ini kita tidak tahu,”katanya.
Jadi setelah melakukan gerakan tersebut bisa transparansi sehingga jelas berapa hasil DBH daerah. Ini kan menyangkut hidup orang banyak.
“Kita tahun 2000 hingga tahun 2013 dengan dana yang cukup lumayan. Kondisi sekarang sakit karena yang semula dana banyak namun sekarang dana menjadi sedikit,”ujarnya.
Dia mengatakan analognya memiliki kapal tengker besar, yang tentunya juga dengan muatan besar. Namun ketika tidak ada muatan lagi untuk memenuhi kapal tengker tentunya tidak bisa dengan mengurangi ABK dan dana operasionalnya.
“Inilah kita sekarang sementara muatannya kecil artinya kita butuh biaya besar tapi APBD yang kecil kemaren DBH kita 1,4 triliun tahun ini sekitar 400 milyar, berapa hilangnya dana kita untuk itu,”jelasnya.
“Kedepan ada semacam perbaikan lah agar penerimaan negara kembali bisa mengamankan. Saa t ini kita perlu uang namun ngak ada untuk itu,”pungkasnya menjelaskannya.
(NdyNdy)
