Masih Tunggu Audit BPK RI: Jangan di Plintir, Pemda Tetap Bayar Hutang

plt Bupati Rohil Drs H.Jamiludin dan inspektur inspektorat Rohil H.Nurhidayat,SH

Plt Bupati Rokan Hilir Jamiludin menegaskan dirinya saat ini menjabat plt akan membayar semua hutang pemda tahun 2016 dan tahun 2017. Karena niat itulah merupakan beban moralnya yang harus diselesaikan selekasnya.

 

BAGANSIAPIAPI, TINTANEWS.com – Persoalan sekarang tidak bisa di permasalahkan lagi, hanya karena adanya mis komunikasi saja selama ini. Karena semua untuk pembayaran sudah ditanda-tangani . Tetapi karena ada aturan yang mengikat, makanya masalah ini masih menunggu hasil audit BPK RI. Demikian hal ini ditegaskan oleh plt Bupati Rohil Drs H.Jamiludin kepada awak media seusai membuka muscab IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Rokan Hilir (Rohil) yang di gelar di aula hotel Armaroza jalan Kecamatan Bagansiapiapi, Rabu (11/04/2018).

 

“Ada aturan yang mengikat, itu mereka yang tidak tahu, sebab membayar hutang kita  2017 ada hasil daripada audit BPK RI. Itu saja,  Saya ngak mau membayar hutang jika nanti kena pada masalah hukum, mana mau kita?. Oleh sebab itu boleh dibayarkan tetapi setelah ada hasil audit BPK RI. Sekarang selesai audit BPK, selesai malam ini, bisa langsung dibayarkan,”tegas plt Bupati Rohil Jamiludin.

 

Oleh sebab itu saat ini, dikatakannya, masih dalam proses. Karena dia telah mengantarkan buku APBD nya ke BPK RI belum lama ini di Perwakilan BPK RI Pekanbaru . Untuk minta tolong diperiksa. Dia mengharapkan dalam bulan ini sudah selesai di audit.

 

“Kalau ngak ada audit BPK dari mana orang mengatakan bahwa kita ada punya hutang? nah itu yang kesal kita selama ini terhadap kasa-kisi. Termasuk dibayarkan hutang kepada RT. Saya punya niat lho semasa plt saya ini, hutang 2016, hutang 2017, harus selesai. Itulah beban moral saya. Oleh sebab  itu, Saya tidak lakukan tender sekarang,  itulah niat saya sekarang. Tapi tolong diluruskan, kadang-kadang ini di plintir. Apa lagi tahun- tahun politik. Bukan kita tidak mau membayar,  uangnya sudah ada kok,  hanya masih dalam proses. Termasuk dana DD, tapi kadang-kadang di plintir akhirnya masyarakat jadi korban,”pungkasnya.

Sementara itu inspektur inspektorat Rokan Hilir Nurhidayat menjelaskan bahwa APBD Rohil masih di audit BPK RI dimana beberapa waktu lalu sudah diserahkan ke BPK RI perwakilan di Pekanbaru untuk dilakukan audit.

 

“Nanti BPK melakukan audit dan selanjutnya mengumumkan penilaiannya tersebut. Paling tidak selama tiga puluh lima hari kedepan baru dapat keputusan hasilnya dari BPK RI,”tandasnya Nurhidayat.

(NdyNdy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *