BAGANBATU, TINTANEWS.COM – Pogram peremajaan (Replanting) sawit rakyat digelar di desa pelita (dahulu jaman transmigrasi bernama paket C) kepenghuluan Gelora, kecamatan Bagansinembah, Rabu (9/5/2018). Acara ini dihadiri presiden RI Joko Widodo yang sekaligus menyerahkan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) secara simbolis kepada 100 warga. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU.
Hadir juga menteri koordinator bidang perekonomian Indonesia, Darmin Nasution dan menteri Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional Sofyan Djalil, Plt gubri Wan Thamrin hasym, Plt bupati Rohil H. Jamiludin, ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, kepala jaksa negeri Rokan Hilir yang juga asal solo sekampung dengan Jokowi yakni Gaos Wicaksono, kasi intel Farkhan Junaedi, anggota DPRD Riau Siswaja Muljadi, anggota DPRD Rohil Risben Nduari Tambun Seribu, dan Hj. Rosmanita, setdakab Rohil Surya Arfan, seluruh Camat se Rokan Hilir
Menteri Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional Sofyan Djalil menjelaskan BPN menerbitkan sertifikat sebanyak mungkin.
Dijelaskan, sebelumnya pada 2 (dua) tahun lalu paling hanya 18 ribu selanjutnya tahun lalu 5 juta, kemudian tahun ini ditambah lagi menjadi 7 juta sertifikat.
“Tahun depan (2019,red) bertambah lagi menjadi 9 juta sertifikat,”katanya.
Oleh sebab itu tahun 2025 diharapkan mendapat sertifikat semua.
“Tahun ini Rohil 15 ribu Provinsi Riau 155 ribu bidang pada tahun depan bertambah menjadi dua kali lipat. Insha Allah dalam waktu tidak lama sudah bersertifikat semua,”jelasnya.
Dikatakannya, ada 3 (tiga) keuntungan bagi petani sawit dalam program peremajaan sawit.
“Sertifikat mencegah konflik, hak hukum tentang tanah, dan lebih dapat sebagai jaminan pinjaman bank,”katanya.
“Hari ini 100 orang hadir menerima sertifikat sedangkan yang lain diharapkan bersabar akan menerima sertifikat juga,”ujarmya kemudian.
Dalam kesempatan ini ia megucakan selamat kepada yang telah mendapat sertifikat. Sedangkan yang belum dapat Insha Allah dalam waktu dekat akan mendapat sertifikat.
“Mudahan dapat diselesaikan perintah presiden untuk mensertifikatkan tanah rakyat ini,”ujarnya menteri Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional Sofyan Djalil.
(NdyNdy)
